Tajikistan Tutup Puluhan masjid dan Melarang Pengajaran Agama Islam

Pemerintah Tajikistan, termasuk Presiden Emomali Rahmon, terus mengumumkan kebijakan sekularisme aktif mereka melawan Islam.

Pemerintah telah menutup beberapa masjid, ruang shalat, dan madrasah, dan membuat proses pendaftaran rumah-rumah ibadah menjadi dipersulit. Sebuah kebijakan Departemen Pendidikan juga melarang perempuan mengenakan jilbab di sekolah umum. Beberapa organisasi keagamaan dan individu menghadapi pelecehan, penahanan sementara, dan interogasi oleh otoritas pemerintah

Menurut koresponden Sunni News dari Tajikistan pemerintah sekuler di Tajikistan selama seminggu terakhir melakukan penutupan terhadap puluhan masjid di ibukota (Dushanbe). Sebagian besar masjid ini dibangun pada pertengahan abad lalu, ketika bangsa Tajik berada di bawah pemerintahan Soviet.


Koresponden Sunni News telah melaporkan bahwa selama beberapa hari terakhir beberapa masjid telah ditutup di berbagai bagian ibukota Tajik, termasuk masjid Naw Hayat dan Klinen, Akzl, Asbejk serta Uol.
Imam masjid yang berani membuka kembali masjid juga mengalami ancaman oleh pemerintah dalam hal ketidakpatuhan mereka atas putuhan pemerintah itu maka mereka akan dihukum berat dan akan dituntut di pengadilan.

Para pejabat pemerintah beralasan dengan mengatakan bahwa masjid tersebut belum terdaftar oleh badan-badan pemerintah yang berwenang dan ini adalah alasan untuk penutupan masjid-masjid tersebut.
Namun para jamaah masjid mengatakan bahwa mereka telah melakukan upaya besar untuk mendapatkan agar masjid bisa terdaftar di pemerintah tetapi instansi pemerintah memberikan alasan yang berbelit-belit dalam rangka untuk menutup masjid-masjid tersebut.

Mulla Davlat Merzaio, imam dan khatib dari sebuah masjid di kota Asbejk mengatakan: "Saya telah di sini sebagai Imam masjid selama empat puluh tahun dan sekitar 200 jamaah hadir untuk melaksanakan shalat berjamaah setiap hari. Masjid ini dibangun atas bantuan warga masyarakat dan kami telah melakukan upaya besar agar masjid terdaftar pada lembaga-lembaga pemerintah, tapi kami gagal setiap kali berusaha mendaftarkannya.

Warga lainnya mengatakan: pemerintah tidak mendaftarkan masjid dengan sengaja tanpa alasan apapun! Dan masjid ini tidak pernah dijadikan pusat untuk kegiatan politik. Masyarakat melaksanakan shalat sehari-hari di dalam masjid bukan untuk yang lain.

Menurut laporan, pasukan keamanan pemerintah di beberapa daerah juga telah melarang adanya pendidikan agama bagi laki-laki muda dan tidak mengizinkan pemuda untuk pergi ke para ulama dan imam untuk mempelajari ilmu-ilmu Islam.

Pemerintah Tajik memerintahkan ulama, termasuk tokoh ulama yang paling terkenal "Eshaan Khalil" dan "Mullah Mohammadi di kota Hessar dari provinsi khatlan untuk menghentikan mengajarkan Islam. Dan sekarang mereka tidak diizinkan mengajar kecuali mereka mendapatkan izin dari instansi pemerintah yang berwenang.(fq/sunninews)